Selasa, 28 Mei 2013

PERGERAKAN NASIONAL

Pergerakan nasional adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Demikian halnya dengan pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia.
Pada awalnya, berdirinya organisasi ini tidak ditujukan untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tetapi organisasi-organisasi tersebut pada dasarnya didirikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan, namun pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Hal yang demikian ini pula yang menjadi faktor awal berdirinya berbagai macam organisasi pergerakan nasional di Indonesia.
Pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda di Indonesia diawali pada permulaan abad ke-20, dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, Sarikat Islam dan berbagai macam organisasi lainnya. Organisasi-organisasi yang berdiri pada masa itu disebut sebagai organisasi pergerakan nasional, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis (suku) tertentu melainkan semua kelompok etnis.
2. Sebagian besar pemimpin organisasi pergerakan nasional itu berasal dari kalangan terdidik yang memperoleh pendidikan Barat serta kelompok intelektual yang sudah bergaul dengan berbagai bangsa, baik melalui sekolah di dalam negeri, Belanda, maupun yang telah menunaikan ibadah haji.
3. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik.
4. Organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme.
5. Dengan kata lain pergerakan nasional Indonesia adalah suatu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang dilaksanakan dengan menggunakan organisasi, terjadi pada awal abad ke-20, yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh bangsa Indonesia, yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya, dan bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda

 
B. FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

a. Faktor Ekstern
1. Munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkeraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
2. Fase tumbuhnya anti imperialisme tersebut berkembang bersamaan dengan atau dipengaruhi oleh lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme melalui pendidikan formal dari negara-negara Barat.
3. Paham-paham tersebut pada dasarnya mengajarkan tentang betapa pentingnya persamaan derajat semua warga negara tanpa membedakan warna kulit, asal usul keturunan, dan perbedaan keyakinan agama. Paham tersebut masuk ke Indonesia dan dibawa oleh tokoh-tokoh Belanda yang berpandangan maju, golongan terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat, serta alim ulama yang menunaikan ibadah haji dan memiliki pergaulan dengan sesama umat muslim seluruh dunia.
4. Perang Dunia I (1914-1919) telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Perang tersebut merupakan perang memperebutkan daerah jajahan. Tokoh-tokoh pergerakan nasional di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah menyadari bahwa kini saatnya telah tiba bagi mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah lelah berperang.
5. Munculnya rumusan damai mengenai penentuan nasib sendiri (self determination) Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pasca perang dunia I disambut tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia sebagai pijakan dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan.
6. Lahirnya komunisme melalui Revolusi Rusia 1917 yang diikuti dengan semangat anti kapitalisme dan imperalisme telah mempengaruhi tumbuhnya ideologi perlawanan di negara-negara jajahan terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Konflik ideologi dunia antara kapitalisme atau imperialisme sosialisme atau komunisme telah memberikan dorongan bagi bangsa-bangsa terjajah untuk melawan kapitalisme atau imperialisme Barat.
7. Munculnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 telah memberikan keyakinan bagi tokoh nasionalis Indonesia bahwa bangsa kulit putih Eropa dapat dikalahkan oleh kulit berwarna Asia. Demikian juga, model pergerakan nasional yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India, Mustapha Kemal Pasha di Turki, serta Dr. Sun Yat Sen di Cina telah memberikan inspirasi bagi kalangan terpelajar nasionalis Indonesia bahwa imperialisme Belanda dapat dilawan melalui organisasi modern dengan cara memajukan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik pada bangsa Indonesia terlebih dahulu sebelum memperjuangkan kemerdekaan.

b. Faktor Intern
1. Penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Sistem penjajahan Belanda yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia serta sewenang-wenang terhadap warga pribumi telah menyadarkan penduduk Indonesia tentang adanya sistem kolonialisme dan imperialisme Barat yang menerapkan ketidaksamaan dan perlakuan yang membeda-bedakan (diskriminatif).
2. Kenangan akan kejayaan masa lalu. Rakyat Indonesia pada umumnya menyadari bahwa mereka pernah memiliki negara kekuasaan yang jaya dan berdaulat di masa lalu (Sriwijaya dan Majapahit). Kejayaan ini menimbulkan kebanggaan dan meningkatnya harga diri sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, rakyat Indonesia berusaha untuk mengembalikan kebanggaan dan harga diri sebagai suatu bangsa tersebut.
3. Lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat dan Islam dari luar negeri. Kesempatan ini terbuka setelah pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 menjalankan Politik Etis (edukasi, imigrasi, dan irigasi). Orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat berasal dari kalangan priyayi abangan yang memiliki status bangsawan. Sebagian lainnya berasal dari kalangan priyayi dan santri yang secara sosial ekonomi memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji serta memperoleh pendidikan tertentu di luar negeri.
4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam telah menyadarkan bangsa Indonesia terjajah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kelompok intelektual Islam telah menjadi agent of change atau agen pengubah cara pandang masyarakat bahwa nasib bangsa Indonesia yang terjajah tersebut tidak dapat diperbaiki melalui belas-kasihan penjajah seperti Politik Etis misalnya. Nasib bangsa Indonesia harus diubah oleh bangsa Indonesia sendiri dengan cara memberdayakan bangsa melalui peningkatan taraf hidup di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.
5. Menyebarnya paham-paham baru yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negeri jajahan (Indonesia) yang dilakukan oleh kalangan terpelajar.
6. Muncul dan berkembangnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional. Tindakan pemerintah kolonial yang semakin represif seperti pembuangan para pemimpin Indische Partiij pada 1913, ikut campurnya Belanda dalam urusan internal Sarekat Islam, dan penangkapan tokoh-tokoh nasionalis telah menimbulkan gerakan nasional untuk memperoleh kebebasan berbicara, berpolitik, serta menentukan nasib sendiri tanpa dicampuri pemerintah kolonial Belanda.

C. ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA

1. Budi Utomo (BU)

Budi utomo adalah suatu organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran yang berasal dari priyayi Jawa yang "baru" atau priyayi rendahan. Mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kelompok inilah yang merupakan kelompok pertama pembentuk suatu organisasi yang benar-benar modern.
Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah tokoh yang membidani lahirnya Budi Utomo melalui kegiatannnya menghimpun dana beasiswa untuk memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa. Kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Wahidin tersebut disambut oleh Soetomo, seorang mahasiswa School Tot Opleiding van Indische Arsten (STOVIA) atau Sekolah Dokter Jawa. Bersama rekanrekannya dia mendirikan Budi Utomo (BU) di Jakarta pada 20 Mei 1908.
Budi utomo sejak awal berdiri sudah menetapkan bahwa bidang perhatian organisasi ini pada upaya peningkatan pendidikan dan memajukan pendidikan masyarakat dengan memberi kesempatan dan beasiswa bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan. Hanya saja ruang lingkup yang menjadi obyek pengembangan pendidikan ini pada awalnya hanya meliputi penduduk Jawa dan Madura. Bilamana diperhatikan dari segi keanggotaannya, organisasi budi utomo mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) bersifat lokal, sebab anggotanya hanya terbatas pada orang jawa dan madura, kemudian berkembang ke Bali, tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia; (2) bersifat moderat dan aristokratis, tidak bertindak radikal dalam memperjuangkan tujuannya. Hal ini dimaklumi karena sebagian besar anggotanya adalah pegawai negeri dan juga dari lapisan ningrat.
Pada kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirto Kusumo diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar. Dalam kongres ini, etnonasionalisasi semakin bertambah besar. Selain itu, dalam kongres tersebut juga timbul dua kelompok, yaitu kelompok pertama diwakili oleh golongan pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung menempuh jalan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial. Adapun kelompok kedua merupakan golongan mayoritas diwakili oleh golongan tua yang menempuh perjuangan dengan cara lama, yaitu sosiokultural (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan).
Golongan minoritas yang berpandangan maju dalam organisasi ini dipelopori oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo. Dr. Tjipto Mangunkusumo ingin menjadikan Budi Utomo bukan hanya sebagai partai politik yang mementingkan rakyat, melainkan juga sebuah organisasi yang kegiatannya tersebar di Indonesia, bukan hanya di Jawa dan Madura. Sementara golongan tua menginginkan pembentukan dewan pimpinan yang didominasi oleh para pejabat generasi tua. Golongan ini juga mendukung pendidikan yang luas bagi kaum priyayi dan mendorong kegiatan pengusaha Jawa. Tjipto terpilih sebagai seorang anggota dewan. Namun, pada 1909 dia mengundurkan diri dan akhirnya bergabung dengan Indische Partiij yang perjuangannya bersifat radikal.
Karakteristik Budi Utomo yang seperti demikian menyulitkan untuk bertindak revolusioner, walaupun lambat laun juga mempunyai program politik dan memperluas keanggotanya hingga sampai ke Bali. Hal ini terjadi karena banyak dari anggota Budi Utomo adalah pegawai pemerintahan Belanda dan banyak yang berasal dari kalangan ningrat. Kondisi inilah yang mengakibatkan keluarnya beberapa orang tokoh utama dari Budi Utomo, seperti Cipto Mangunkusumo, Soetomo, dan Soepomo. Tokoh-tokoh ini beralih ke Indische Party yang gerakannya lebih radikal. Dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo tetap meneruskan cita-cita mulia menuju kemajuan yang selaras buat tanah air dan bangsa.
Ketika pecah Perang Dunia I (1914) Budi Utomo turut memikirkan cara mempertahankan Indonesia dari serangan luar, yang mengusulkan dibentuknya ”Komite Indie Weeber" (komisi untuk pertahanan negara) Budi Utomo juga terlibat dalam rapat-rapat untuk membentuk Dewan Rakyat (Volksraad), yang baru dapat terealisasi tahun 1918. Belanda memang memberi peluang pada Budi Utomo untuk terlibat, karena sikapnya yang moderat sehingga pemerintah kolonial tidak terlalu mengkhawatirkan organisasi tersebut.
Pada dekade ketiga abad ke-20, April 1930, Budi Utomo dibuka keanggotannya bagi semua golongan bangsa Indonesia. Pada kongres April 1931, anggaran dasar Budi Utomo diubah untuk membuka diri. Pada kongres itu diputuskan untuk bekerja sama dengan organisasi lain yang berdasarkan prinsip kooperasi. Dalam konferensi yang diselenggarakan pada Desember 1932 di Solo, diumumkan tentang disahkannya badan persatuan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka, namanya Parindra. Kelompok organisasi ini bersifat kooperasi tapi terhadap sesuatu hal yang lain bisa jadi non kooperasi.
Walaupun pada awalnya organisasi Budi Utomo dikhususkan untuk masyarakat Jawa dan Madura, namun Budi Utomo adalah organisasi modern pertama dalam pergerakan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memajukan masyarakat pribumi dan usianya paling lama, Budi Utomo merupakan organisasi perintis jalan untuk pertumbuhan organisasi-organisasi politik lainnya. Budi Utomo merupakan fase pertama dari nasionalisme Indonesia, menjadi inspirasi bangkitnya faham-faham kebangsaan Indonesia.

2. Sarekat Islam (SI)

Sarekat Islam (SI) pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), yaitu perkumpulan bagi pedagang Islam yang didirikan tahun 1911 di Solo, oleh H. Samanhudi. Organisasi ini empunyai tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam, serta agar para pedagang Islam dapat bersaing dengan pedagang Barat maupun Timur Asing. Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan cukup pesat, hal ini terjadi karena:
1. Pedagang keturunan Tionghoa melakukan monopoli bahan-bahan batik, ditambah pula dengan tingkah laku mereka yang tidak mengenakkan pada pedagang pribumi;
2. Penyebaran agama Kristen yang merupakan tantangan bagi para penganut Islam;
3. Adat lama yang bertentangan dengan ajaran Islam yang terus dipertahankan di daerah Jawa, makin lama makin dirasakan sebagai penghinaan terhadap umat Islam.
Faktor lain yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan perkumpulan pedagang Islam tumbuh pesat terutama setelah Tjokroaminoto masuk dan kemudian menjadi pemimpin Sarekat Dagang Islam. SDI berganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912. SI mempunyai tujuan mengembangkan perekonomian guna mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong di antara kaum muslimin. Keanggotaannya terbuka untuk setiap lapisan masyarakat yang beragama Islam.
Pada Juni 1916, mengembangkan sebuah cita-cita terbentuknya satu bangsa bagi penduduk Indonesia. Pada kongres 1917, SI mulai dimanfaatkan oleh kekuatan lain untuk kepentingan politik tertentu dan disusupi aliran revolusioner sosialis dengan tokohnya Semaun yang menduduki ketua SI cabang Semarang. Dengan masuknya Semaun, tujuan SI kemudian berubah menjadi membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat. Dalam kongres diputuskan tentang keikutsertaan SI dalam Volksraad.
Masuknya kaum sosialis-komunis di dalam tubuh SI, hingga memberikan pengaruh terhadap tujuan SI dan ditambah dengan pernyataan bahwa menjadi penjajahan dalam lapangan kebangsaan dan perekonomian itu adalah buah dari kapitalisme dan kapitalisme hanya bisa dikalahkan oleh per satuan kaum buruh dan petani.
Pada tahun 1921, SI menetapkan bahwa seseorang harus memilih antara SI atau organisasi lain. Pilihan ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. Dengan keputusan tersebut, seseorang tidak mungkin menjadi anggota SI sekaligus menjadi anggota PKI.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan di tubuh SI, dan berganti nama SI Merah dan SI Putih. SI Merah yang dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan Islam.
Perkembangan selanjutnya SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), sedangkan SI Merah menjadi Sarekat Rakyat yang kemudian menjadi organisasi yang berada di bawah naungan PKI. PSI mempunyai tujuan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itulah maka PSI menggabungkan diri dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).
Kongres PSI 1927 menyatakan bahwa Karena keragaman cara pandang di antara elite partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik, seperti Partai Islam Indonesia yang dipimpinan oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII sendiri. Perpecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya.

3. Indische Partiij

Indische Partiij merupakan organisasi yang didirikan oleh orang Indo dan anggotanya juga kebanyakan orang Indo, yaitu campuran orang Indo dengan Pribumi. Didirikan oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker pada 25 Desember 1912. Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker adalah seorang keluarga jauh Edward Douwes Dekker (Multatuli). Dia kemudian bekerja sama dengan dua orang, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai.
Indische Partiij menyatakan bahwa nasionalisme merupakan hal paling penting dan oleh karena itu harus diperjuangkan. Partai ini juga dengan tegas menyatakan harus dicapainya kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, partai ini bersikap radikal terutama dalam menghadapi sistem kolonial Belanda. Indische Partiij menuntut dihapusnya eksploitasi rakyat dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa penghapusan eksploitasi dapat dicapai apabila Hindia Belanda memperoleh kemerdekaan sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.
Anggaran dasar Indische Partiij menetapkan tujuan membangun lapangan hidup, menganjurkan kerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan, memajukan tanah air Hindia Belanda, dan mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Indische Partiij berdiri atas dasar nasionalisme yang menampung semua suku bangsa di Hindia Belanda dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Paham kebangsaan ini kemudian diolah dan dikembangkan oleh partai-partai lain, seperti Perhimpunan Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Karena keradikalan partai ini, pemerintah kolonial bersikap keras dan oleh karena itu tidak memberi badan hukum. Sikap pemerintah kolonial semakin keras terutama setelah setelah munculnya artikel Suwardi Suryaningrat pada peringatan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Prancis. Artikel ini berjudul "Als ik een Nederlander was" (Andaikata aku seorang Belanda). Artikel ini membuat pemerintah kolonial Belanda marah dan disusul dengan ditangkapnya ketiga tokoh Indische Partiij yang kemudian diasingkan ke Belanda. Pada 4 Mei 1913, Indische Partiij dinyatakan sebagai partai terlarang. Walaupun sudah dibubarkan, ketiga tokoh ini tetap berjuang.
Douwes Dekker tetap di jalur politik. Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara terjun dalam bidang pendidikan. Adapun Tjipto Mangunkusumo meneruskan perjuangannya yang radikal walaupun dalam beberapa waktu harus berjuang di dalam penjara. Meskipun organisasi ini berumur pendek, Indische Partiij telah memberikan perlawanan gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini merupakan partai pertama yang menanamkan paham kebangsaaan.

4. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia adalah organisasi pergerakan sosialis yang mengadopsi nilai-nilai perjuangan komunisme dari Rusia. Pada awalnya organisasi ini bernama Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV), yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924.
Gerakan ini dipelopori oleh seorang Marxis Belanda Sneevliet yang ingin menyebarkan ajaran-ajaran Marxis di Indonesia, khususnya tentang manifesto-komunisnya. Konsep perjuangannya adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh dan penjajah sebagai kapitalisme Barat. Sneevliet adalah pendiri organisai Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) (Dekker, 1993).
ISDV didirikan Sneevliet pada tahun 1914 di Semarang. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan campuran antara orang-orang Belanda dengan orang-orang Indonesia yang mempunyai pandangan politik sama. Sneevliet berusaha mempengaruhi tokoh-tokoh terkemuka pada perkumpulan orang Indonesia untuk menerima ajaran Marxis. Setelah itu tokoh-tokoh Marxis dalam ISDV menyusup ke tubuh organisasi Sarekat Islam yang dianggap memiliki basis massa yang banyak dan bersedia menerima pikiran-pikiran radikal perjuangan sosialis. Selain itu, anggota Sarekat Islam yang radikal bisa masuk ISDV tanpa harus meninggalkan Sarekat Islam.
Komunisme cepat berkembang di kalangan rakyat Indonesia yang terjajah. Kondisi buruknya kehidupan ekonomi pribumi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh-tokoh komunis Indonesia. Tokoh-tokoh komunis juga memanfaatkan kondisi buruknya hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. ISDV semakin kuat setelah pecahnya Revolusi Rusia pada 1917, berdirinya Uni Soviet, dan Communis International (Comintern) Maret 1919. Komunis Indonesia makin radikal dan mendapat dukungan yang luas setelah pada 1922 melakukan pemogokkan-pemogokkan untuk menuntut kenaikan upah dari kaum kapitalis.
Gerakan-gerakan ISDV yang radikal dalam menentang kapitalisme Belanda mengakibatkan orang-orang ISDV diusir Belanda. Pimpinan komunis di Indonesia diambil alih oleh orang Indonesia sendiri dan kemudian mendirikan organisasi dengan nama Perserikatan Komunis Hindia pada Mei 1920. Pada 1924 nama ini berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dengan cepat berkembang karena mendapat banyak dukungan dari kalangan rakyat jelata yang terjajah.
PKI masuk Komintern pada 1920. Tokoh-tokoh PKI di antaranya, Semaun, Alimin, Tan Malaka, dan Darsono (Dekker, 1993). PKI dalam melaksanakan kegiatannya bersifat praktis dan radikal, organisasi ini dengan tegas menyatakan ingin melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh-tokohnya dengan cerdik mampu memanfaatkan militansi Islam yang juga berkeinginan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, banyak tokoh Islam yang direkrut untuk menyebarkan propaganda PKI yang anti kapitalisme Belanda. Misalnya di daerah berbasis Islam, Banten dan Minangkabau, terjadi pemberontakan melawan kapitalisme Barat pada 1926 dan 1927.
Akibat pemberontakan, pemerintah kolonial Belanda melakukan penindasan terhadap pengikutnya. Pemimpinnya dibuang, sejumlah 13.000 anggotanya ditangkap, 4.000 orang dihukum, dan 1.300 orang dibuang ke Digul. Oleh pemerintah kolonial, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, walaupun aktivitas politiknya masih terus berjalan. Semaun, Darsono, dan Alimin meneruskan propaganda untuk mendukung aksi revolusioner dan menuntut kemerdekaan Indonesia.

5. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai Nasional Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar, yang dipelopori oleh Soekarno. Berdiranya PNI, tidak terlepas dari pengaruh dilarangnya PKI oleh pemerintah kolonial. Kaum terpelajar dan intelektual serta tokoh-tokoh perjuangan lainnya berusaha memikirkan strategi yang harus dijalankan untuk mencegah agar organisasi-organisasi baru tidak terperangkap pada kendala yang sama. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa kekerasan dan radikalisme bukan jalan perjuangan yang baik dalam menghadapi pemerintah kolonial.
Golongan terpelajar yang berada dalam Algemene Studie Club Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Organisasi yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. PNI didirikan dengan tujuan untuk menampung orang-orang yang merasa aspirasinya tidak terwakili dalam organisasi-organisasi politik yang ada saat itu.
Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, nonkooperasi, dan marhaenisme.
Sebagai sebuah organisasi yang baru, PNI cepat berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Hal ini disebabkan karena adanya propaganda-propaganda yang dilakukan Ir.Soekarno dengan mengusung tema antara lain: karakter yang buruk dari penjajah, konflik antara pengusaha dan petani, "front sawo matang melawan front kulit putih," menghilangkan ketergantungan dan menegakkan kemandirian, serta perlunya pembentukan negara dalam negara.
Propaganda-propaganda Ir. Soekarno yang menarik dukungan masyarakat telah mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jenderal Belanda dalam pembukaan sidang Volksraad pada 15 Mei 1928 memberi peringatan kepada pemimpin PNI untuk menahan diri dalam ucapan dan propagandanya. Karena tidak dihiraukan, pemerintah kolonial Belanda segera mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PNI, seperti Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata. Penangkapan itu terjadi pada 24 Desember 1929. Mereka kemudian diajukan ke depan pengadilan Landraad di Bandung.
Pengadilan Ir. Soekarno dan rekannya dihadiri oleh banyak kalangan, baik dari tokoh-tokoh pergerakan di luar maupun di dalam kota Bandung. Pidato pembelaan Soekarno dikenal dengan Indonesia Menggugat yang di dalamnya berisi antara lain pandangan Soekarno mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indoensia, dan dihapuskannya pemeritah kolonial.
Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkuraja, 1 tahun 8 bulan untuk Maskun dan 1 tahun 3 bulan untuk Supriadinata dengan tuduhan melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintah. Dipenjarakannya tokoh-tokoh penting PNI menimbulkan pemikiran untuk membubarkan PNI, demi keselamatan para anggota, 1933.
Sementara itu, Mr. Sartono, melalui kongres luar biasa mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia (Partindo) dengan Sartono sebagai ketuanya. Sedangkan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir mendirikan partai baru yaitu PNI Pendidikan (PNI Baru).

6. Partai Indonesia (Partindo)

Partindo berasaskan non kooperatif, konsep sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme dari Ir. Soekarno diterima sebagai citacita yang dituju Partindo. Partindo adalah partai politik yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan prinsip menentukan nasib sendiri, kebangsaan, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partindo menekankan perjuangan radikal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan penuh.
Kongres Partindo pada 15-17 Mei 1932 di Jakarta dihadiri oleh Ir. Soekarno yang saat itu belum menjadi anggota. Dalam pidato tersebut, Soekarno memunculkan slogan "Indonesia merdeka sekarang," "kerakyatan dan kebangsaan," dan "Persatuan Indonesia."
Pada kongres Juli 1933, Soekarno menjelaskan konsep Marhaenisme. Pada dasarnya Marhaenisme menyukai perjuangan membela rakyat kecil serta menekankan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial untuk marhaen atau rakyat kecil.
Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Partindo semakin keras. Pada 1933 dikeluarkan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota Partindo. Puncaknya adalah penangkapan Soekarno pada 1 Agustus 1933 oleh Gubernur Jenderal De Jonge. Soekarno kemudian dibuang ke Ende, Flores.
Setelah penangkapan tersebut, ruang gerak partai menjadi sempit. Kongres yang rencananya akan diselenggarakan pada 30-31 Desember 1934 dilarang oleh pemerintah. Meskipun begitu, Partindo berjalan terus sampai membubarkan diri pada 18 November 1936.

7. Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang tinggal di Negeri Belanda. Perhimpunan Hindia atau Indische Vereeniging (IV) berdiri pada tahun 1908, yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda.
Namun, setelah kedatangan pemimpin Indische Partiij di Belanda, IV berkembang pesat dan memusatkan kegiatannya pada bidang politik.Tokoh-tokoh organisasi yang berpandangan maju tersebut mencetuskan untuk pertama kali konsep Hindia Bebas dari Belanda dan terbentuknya negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.
Program kegiatannya antara lain bekerja di Indonesia dan membentuk Indonesische Verbond van Studeerenden (Persatuan Mahasiswa Indonesia). Hal terpenting dari penggabungan ini adalah dengan digantinya "Indische" dengan "Indonesische." Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia dikenalkan istilah "Indonesische" atau "Indonesia" dalam kegiatan akademik dan politik.
Pada tahun 1923, Iwa Kusumasumatri sebagai ketua, sejak saat itu sifat perjuangan politik organisasi semakin kuat. Dalam rapat umum 1923 organisasi ini menyepakati tiga asas pokok organisasi yaitu: (a) Indonesia menentukan nasib sendiri; (b) untuk itu Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri; (c) untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu.
Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, para pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putera dengan Indonesia Merdeka. Pada edisi pertama majalah Indonesia Merdeka diungkapkan bahwa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan penjajahan Belanda oleh Spanyol memiliki banyak persamaan. Selain itu diungkapkan pula alasan tidak disebutnya negara Hindia Belanda karena hampir sama dengan orang Belanda yang tidak mau menyebut negaranya dengan Nederland-Spanyol. Para mahasiswa mengetahui hal ini setelah mempelajari mengenai perjuangan Belanda melawan Spanyol.
Organisasi ini juga berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa yang ada di dunia, termasuk hak bangsa Indonesia yang masih terjajah. Semangat perjuangan politiknya yang jelas menuju Indonesia merdeka menjadikan organisasi ini disegani oleh oranisasi-organisasi sejenis di kalangan negara-negara terjajah di Asia. Propaganda tentang tujuan dan ideologi baru bangsa Indonesia disosialisasikan secara lebih gencar oleh organisasi ini dengan menerbitkan buklet dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-15 pada 1924.
Indische Vereeniging (IV) pada 3 Februari 1925 berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Dalam majalah Indonesia Merdeka, ditulis bahwa perubahan nama ini diharapkan dapat memurnikan organisasi dan mempertegas prinsip perjuangan organisasi. Sementara, dalam artikel yang muncul pada bulan yang sama dengan judul Strijd in Twee Front (Perjuangan di Dua Front), menyatakan bahwa perjuangan selanjutnya akan lebih berat dan pemuda Indonesia tidak akan ada yang dapat menghindarinya. Mereka harus berusaha mengerahkan semua kemampuannya jika ingin mencapai kemerdekaan.
Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasi mereka merupakan organisasi pergerakan nasional. Sebagai kelompok elite serta golongan menengah baru, mereka harus memainkan peran pentingnya sebagai agen pengubah masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka, dari masyarakat terbelenggu menjadi masyarakat bebas, dan dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang pintar. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Salah seorang pemimpin Perhimpunan Indonesia, Moh. Hatta, dengan penuh semangat menyerukan bersatunya semua unsur nasionalis Indonesia.
Di antara empat pikiran pokok ideologi Perhimpunan Indonesia, pokok pikiran "merdeka" merupakan kuncinya. Keempat pokok pikiran itu adalah kesatuan nasional, kemerdekaan, nonkooperatif, dan kemandirian.
Ideologi Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari empat gagasan telah disetujui pada Januari 1925. Keempat gagasan tersebut adalah sebagai berikut: (1) membentuk suatu negara Indonesia yang merdeka; (2) partisipasi seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam suatu perjuangan terpadu untuk mencapai kemerdekaan; (3) konflik kepentingan antara penjajah dan yang dijajah harus dilawan dengan mempertajam dan mempertegas konflik. Konflik ditujukan untuk melawan penjajah; dan (4) pengaruh buruk penjajahan Belanda terhadap kesehatan fisik dan psikis bangsa Indonesia harus segera dipulihkan dan dinormalkan dengan cara terus berjuang mencapai kemerdekaan.
Berkembangnya paham marxisme, leninisme, dan sosialisme di Eropa mengenai perjuangan kelas dan konflik antara kaum kapitalis dan kaum proletar telah mempengaruhi cara pandang tokoh-tokoh pergerakan nasional yang tinggal di Belanda, Eropa. Oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, paham-paham tersebut diaplikasikan dalam ideologi pergerakan nasional. Mereka memandang bahwa rakyat negeri jajahan adalah sebagai kaum proletar yang tertindas akibat imperialisme yang identik dengan kapitalisme. Tokoh pergerakan, seperti Semaun, dibuang ke Amsterdam, Mohammad Hatta, Ali Sastroamidojo, Gatot Mangkupraja, dan Subarjo adalah penganut paham-paham baru dari Eropa tersebut.
Paham marxis, leninis, dan sosialis telah memberikan dorongan kepada mahasiswa dalam menumbuhkan semangat perjuangan bangsa kulit sawo matang Indonesia dengan bangsa kulit putih Belanda.
Dalam melakukan kegiatan politiknya, para mahasiswa Indonesia di Belanda sering mengadakan pertemuan, diskusi ilmiah dan politik diantara mereka sendiri serta dengan berbagai mahasiswa lainnya di negeri Belanda. Tujuannya adalah untuk mengembangkan persamaan pandangan serta menggalang simpati baik dari Indonesia, dunia internasional, maupun dari orang Belanda sendiri tentang Indonesia merdeka.
Oleh karena itu, PI menganjurkan agar semua organisasi pergerakan nasional menjadikan konsep Indonesia merdeka sebagai program utamanya.
Seruan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda terhadap organisasi pergerakan di Indonesia untuk meningkatkan aktifitas politik mendapat sambutan di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah PKI.
Pada November 1926, komite revolusioner PKI mengadakan pemberontakan di Jawa Barat. Januari 1927, PKI juga mengulangi aksinya di pantai barat Sumatra. Namun kedua aksi ini mengalami kegagalan. Pemberontakan PKI yang gagal di Banten dianggap tanggung jawab PI di Negeri Belanda. Setelah terjadi pemberontakan tersebut pemerintahan kolonial Belanda berusaha menangkap para pemimpin PI di Belanda. Tokoh-tokoh PI, seperti Ali Sastroamidjojo, Abdul Karim, MJusuf, dan Moh. Hatta dianggap memiliki hubungan dekat dengan Moskow, sebagai markas gerakan comintern. Akibat tuduhan itu mereka ditangkap, kemudian diadili atas tuduhan makar terhadap pemerintah.
Karena pembelaan mereka, akhirnya mereka dibebaskan setelah tidak terbukti terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dalam pidato pembelaannya, mereka menjelaskan bahwa PI hanya sekedar membicarakan kemungkinan tindak kekerasan, kecuali pemerintah Belanda memikirkan tentang kemerdekaan Indonesia. Pembebasan mereka dari tuduhan tersebut dirayakan oleh anggota-anggota PI dan partai-partai nasionalis Indonesia, karena dianggap sebagai suatu kemenangan gerakan nasionalis atas negeri kolonial Belanda. Karena kemenangan tersebut, maka kaum nasionalis Indonesia di Belanda semakin mendapat simpati massa di Belanda.
Perhimpunan Indonesia mempunyai peran penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia, walaupun organisasi ini berdiri di Belanda dan banyak bergerak di negeri tersebut. Peran tersebut antara lain: (1) sebagai pembuka keterkungkungan psikologis bangsa Indonesia dan kekuasaan sistem kolonial; (2) pengembang ideologi sekuler sehingga bisa mendorong semangat revolusioner dan nasionalis; (3) mempersatukan unsur golongan ke dalam organisasi secara keseluruhan; (4) memperkenalkan istilah Indonesia untuk mengembangkan jati diri nasional dan tidak bersifat kedaerahan; dan (5) sebagai organisasi kebangsaan yang paling orsinil dalam mempropagandakan ideologi Indonesia Merdeka.

8. Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

PPKI merupakan organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi sosial politik menjadi satu, agar bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam melawan penjajah Belanda.
Terbentuknya gagasan tentang persatuan Indonesia dilatarbelakangi adanya kesadaran dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang hanya melalui masing-masing organisasi pergerakan nasional tidak akan membawa hasil. Dengan perjuangan sendiri-sendiri akan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Terbukti, PKI yang melakukan pemberontakan sendiri juga telah gagal dan berakhir dengan dilarangnya partai politik tersebut.
Ir. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang merasa yakin benar bahwa front bersama sangatlah penting bagi mempersatukan perjuangan politik pergerakan nasional Indonesia. Dalam merealisasikan ide ini, Soekarno dibantu oleh Sukiman, mengajak PSI untuk turut bergabung.
Namun ide ini ditolak oleh PSI dengan alasan bahwa sebagian tokoh PNI dan Soekarno sendiri dianggap sebagai didikan Belanda, karena itu diragukan kenasionalisannya. Sebagian kalangan pergerakan nasional Indonesia yang masih berpandangan kolot masih menganggap bahwa mereka yang bukan dididik dan dibesarkan di Indonesia tidak memiliki pandangan positif tentang kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 17-18 Desember 1927 diputuskan untuk dibentuk Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Perhimpunan ini menampung beberapa organisasi pergerakan nasional, seperti PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia.
PPPKI dianggap telah mampu mengimbangi kekuatan pemerintah Belanda. PPPKI juga diharapkan mampu mempersatukan dan menjadikan gerakan-gerakan politik nasional berada dalam satu koordinasi yang baik. PPPKI terus berkembang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi parpol-parpol yang ada di Indonesia. PSI dan BU merupakan salah satu yang memberikan perhatian khusus terhadap ideologi nasionalis sekuler.
Kongres PPPKI I diselenggarakan pada 2 September 1928 di Surabaya. Para wakil parpol berharap bahwa kongres ini merupakan kongres yang dapat membawa Indonesia ke era baru gerakan kebangsaan. Kongres menunjuk Soetomo sebagai ketua Majelis Pertimbangan PPPKI. Sebagai ketua, Soetomo berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum radikal di tubuh PPPKI. Kongres juga menganjurkan agar dibentuknya seksi PPPKI daerah agar memudahkan sekaligus memantapkan PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.
PPPKI ternyata tidak mampu mewujudkan cita-cita idealnya, karena terjadi pertentangan antara tokoh-tokoh partai, seperti pertentangan antara PNI Baru dan Partindo. Perhimpunan ini akhirnya tidak memiliki peran apapun di panggung politik, meskipun segala upaya sudah dilakukan Soekarno dalam rangka mempersatukan partai-partai yang ada.
Intervensi pemerintah kolonial Belanda terhadap perhimpunan ini juga menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya peran perhimpunan ini dalam pergerakan nasional. Hal ini sangat disayangkan karena bergabungnya beberapa parpol dalam sebuah himpunan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

9. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Parindra adalah salah satu organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mempersatukan persepsi di antara organisasi pergerakan nasional. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan dalam rapat-rapat, diskusi, dan surat kabar.
Salah satu surat kabar yang menampung gagasan persatuan adalah "Soeloeh Rayat Indonesia." Surat kabar ini antara lain dimanfaatkan oleh Kelompok Studi Indonesia di Surabaya untuk menyerukan konsepsinya bahwa perbedaan golongan pendukung nonkooperasi dan pendukung kooperasi tidaklah harus dibesar-besarkan. Menurut mereka, tujuan pergerakan saat ini adalah mengangkat rakyat Indonesia dari penderitaan berkepanjangan, baik itu melalui kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik.
Pada November 1930 kelompok studi ini mengubah namanya menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI). Meskipun berusaha mengutamakan agitasi politik, PBI lebih terlihat sebagai partai lokal Surabaya yang berorientasi pada kerakyatan. Perkumpulan Rukun Tani yang didirikannya menjadi sarana perbaikan dan kesejahteraan petani.
Dengan basis tersebut, PBI mendapat dukungan luas di pedesaan sehingga pada 1932 organisasi ini sudah memiliki anggota 2500 orang dengan 30 cabang. Pada tahun yang sama diadakan kongres yang menetapkan penggalakan koperasi, serikat sekerja dan pengajaran. Pada 1934, diadakan kongres di Malang, yang menetapkan bahwa PBI akan lebih memajukan pendidikan rakyat.
PBI menggandeng BU untuk bekerja sama dalam upaya untuk menggalang persatuan. Dari kerja sama yang telah disepakati tersebut disepakati untuk membentuk Partai Indonesia Raya atau Parindra pada 1935 dengan menggabungkan organisasi lainnya, seperti Sarikat Celebes, Sarikat Sumatra, Sarikat Ambon, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa. Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia mulia dan sempurna. Keunikan Parindra dibanding partai yang lainnya adalah bahwa partai ini bersifat kooperasi dan dalam beberapa kegiatannya juga nonkooperasi. Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei 1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan Sutomo sebagai ketua berusaha dengan keras untuk mencapai perbaikan ekonomi rakyat, pengangguran, peradilan, dan kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat, Parindra telah berjasa mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia dan Bank Nasional Indonesia.

10. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.
Petisi yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo tersebut berisi usulan kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi membahas tentang status politik Hindia Belanda di Indonesia. Ia menuntut kejelasan status politik Belanda pada 10 tahun mendatang. Selain itu, petisi ini juga bertujuan untuk mendorong rakyat memajukan negerinya dengan rencana yang mantap dan matang di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Petisi tersebut ditandatangani oleh Sutardjo, I.J. Kasimo, Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong. Petisi Sutardjo ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini tentu saja membuat para tokoh pergerakan dan pendukungnya merasa sangat kecewa. Apalagi setelah petisi tersebut tidak jelas kedudukannya selama dua tahun, apakah ditolak atau diterima. Meskipun begitu, kejadian tersebut telah mendorong semangat baru bangsa Indonesia untuk mencari jalan lain dalam pergerakan nasional. Perbedaan pendapat dan krisis baru di antara tokoh-tokoh pergerakan nasional masih terus tampak.
Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan persepsi kembali tentang betapa pentingnya kesatuan di antara partai-partai politik nasional. Tokoh tersebut adalah M.Husni Thamrin yang memelopori berdirinya sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi), pada 21 Mei 1939. Gapi merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, Persatuan Minahasa, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Pasundan, dan PSII.
Langkah selanjutnya yang ditempuh Gapi adalah pada 24 Desember 1939, dengan membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI).
Tujuan utama dari kongres ini adalah "Indonesia Berparlemen."Resolusi Gapi ditanggapi dingin oleh pemerintah kolonial. Untuk meredam gerakan nasionalis, pemerintah kolonial segera membentuk Komisi Visman, sebuah komisi yang ditujukan untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia. Komisi ini bekerja tidak jujur dan lebih memihak kepada penguasa Belanda, sehingga pemerintah Belanda hanya berjanji memberikan status dominion kepada Indonesia di kemudian hari. Di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara pemerintah kolonial untuk mengulur-ngulur waktu tentang tuntutan bangsa Indonesia.
Gapi yang tetap teguh pada pendiriannya, segera merubah KRI menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI) padal 14 September 1941. Mr.Sartono diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan Gapi sebagai wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serikat sekerja dan pegawai negeri.
Pada September 1942, MRI berhasil menyelenggarakan Kongres II di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri ole h MIAI, PVPN, Kongres Perempuan Indonesia, Isteri Indonesia, Perti, Parindra, Gerindo, Pasundan, PII, PPKI, PAI, NU, PPBB, Muhammadiyah, PMM, Taman Siswa, dan PSII. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi yang paling maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik, sosial, dan keagamaan dalan satu wadah.
Nasionalisme adalah suatu gerakan yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang bersifat politik dan sosial dari kelompok-kelompok bangsa yang memiliki persamaan budaya, bahasa, wilayah, serta persamaan cita-cita dan tujuan. Paham baru di Eropa tersebut berdampak luas ke wilayah Asia-Afrika. Hal itu terlihat dari banyaknya gerakan yang menentang penjajahan dan gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan setiap bangsa Asia dan Afrika.
Peristiwa-peristiwa penting antara Perang Dunia I dan II, antara lain Perang Dunia I, Perjanjian Versailes, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia II, dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pergerakan nasional Indonesia yang terjadi pada awal abad ke-20 dapat diartikan sebagai pergerakan di seluruh bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya yang terhimpun dalam organisasi-organisasi pergerakan dan yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan politik serta untuk memperoleh kemerdekaan yang meliputi seluruh bangsa dari penjajah Belanda. Organisasi pergerakan nasional yang pernah lahir di Indonesia antara lain, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partiij, PNI, Partindo, PKI, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Parindra, Muhammadiyah, PPPKI, dan PPPI.
Sedangkan organisasi pemuda di antaranya Trikoro Dharmo, Jong Celebes, Jong Sumatra Bond, PPPI, Jong Indonesia, dan Indonesia Muda. Demikian pula pada pergerakan kaum wanita Indonesia yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika.
Pada 15 Juli 1936, bangsa Indonesia mengeluarkan Petisi Sutarjo yang berisi tentang usulan untuk mengadakan konferensi membahas status politik Hindia Belanda di Indonesia. Adapun Gapi yang merupakan organisasi gabungan dari beberapa partai-partai politik dan pergerakan nasional di Indonesia menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda agar "Indonesia Berparlemen."

11. Gerakan dan Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 meliputi organisasi-organisasi yang didukung oleh para pemuda di daerah. Salah satu di antaranya adalah Perkumpulan Pasundan. Perkumpulan ini didirikan pada 1914 dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, memperluas kesempatan kerja, dan penghidupan kegiatan masyarakat. Pemimpinnya adalah R. Kosasih Surakusumah, R.Otto Kusuma, dan R.A.A. Jatiningrat. Organisasi Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda.
Pada masa sesudah sekitar 1909, di seluruh Indonesia banyak bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elite terpelajar yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan. Misalnya Sarekat Ambon (1920), bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang Ambon. Organisasi ini bersifat radikal, ingin berparlemen dan meminta pemerintahan sendiri. Perkumpulan yang lain adalah Jong Java (1918) yang keanggotaannya khusus untuk orang-orang Jawa. Organisasi lainnya yang berusaha menampung para pemuda dan mahasiswa adalah Sarekat Sumatera (Sumatranen Bond, 1918) yang merupakan kelompok mahasiswa Sumatra, Jong Minahasa (Pemuda Minahasa, 1918), yaitu organisasi untuk orang-orang Minahasa, dan Timorsch Verbond atau Persekutuan orang-orang Timor (1921) yang didirikan oleh orang-orang Timor dari Pulau Roti dan Sawu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat Timor.
Pada 1923 dibentuk pula Kaum Betawi di bawah pimpinan M.Husni Thamrin yang berusaha memajukan hak-hak warga Betawi. Organisasi ini bertujuan memajukan perdagangan, pertukaran pengajar. MH. Thamrin kemudian menjadi anggota Volksraad dan Ketua Fraksi Nasional. Pendirian organisasi kepemudaan di atas tidak hanya mencerminkan adanya kegairahan baru untuk berorganisasi pada zaman pergerakan nasional, namun juga mencerminkan kuatnya identitas-identitas kesukuan dan kemasyarakatan yang terus berlangsung. Unsur-unsur etnosentrismenya juga masih ada dengan mengisolasi diri, tetapi regionalisme itu juga perlahan dapat menciptakan nasionalisme. Regionalisme itu selalu dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah dengan melakukan infiltrasi.
Perkumpulan pemuda didirikan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Perkumpulan pemuda pertama adalah Tri Koro Dharmo (Tiga Tujuan Mulia) yang berdiri pada 7 Maret 1915 di gedung perkumpulan Budi Utomo. Tri Koro Dharmo bertujuan untuk mengadakan suatu tempat latihan untuk calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air menjadi dorongan bagi berdirinya organisasi ini. Organisasi ini kemudian diganti namanya menjadi Jong Java yang orientasinya lebih luas dari sekedar organisasi daerah, serta berorientasi pada pergerakan rakyat. Setelah berkembangnya rasa nasionalisme pada akhir Perang Dunia I, kegiatan Jong Java beralih ke politik. Dalam kongresnya pada 1926 di Solo, organisasi ini memiliki anggaran dasar yang menyebutkan ingin menghidupkan rasa persatuan dengan seluruh bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan semua organisasi pemuda yang ada guna membentuk kesatuan Indonesia. Organisasi Jong Java dan yang lainnya dibubarkan dan diganti dengan Indonesia Muda yang bertujuan Indonesia merdeka.
Di Sumatra, lahir Jong Sumatra Bond pada 9 Desember 1927 dengan tujuan memperkokoh ikatan sesama murid Sumatera dan mengembangkan kebudayaan Sumatra. Organisasi ini dipimpin oleh M.Yamin. Kehadiran organisasi ini segera diikuti dengan berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes.
Pada Kongres Pemuda I, Mei 1926, untuk pertama kalinya beberapa organisasi pemuda berhasil dikumpulkan dalam sebuah kongres. Kongres yang dipimpin oleh M. Tabrani ini dihadiri Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamieten Bond, dan Perkumpulan Pemuda Theosofi. Walaupun tidak berhasil membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Baru pada 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II di gedung Indonesische Club Kramat No. 106 Jakarta, dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya:
1. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
3. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Kongres berhasil menetapkan Sumpah Pemuda yang nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka. Pada malam penutupan, untuk pertama kali diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh WR. Supratman. Selanjutnya, PNI, PPPI, Indonesia Muda, dan seluruh perkumpulan pemuda mengaku Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

12. Organisasi Kepanduan

Selain organisaasi pemuda yang sifatnya politis, lahir pula organiasi kepanduan. Kepanduan mulai ada pada permulaan Perang Dunia I. Kegiatannya difokuskan pada olah raga dengan anggotanya sebagian besar dari kalangan murid-murid sekolah, baik sekolah pribumi maupun Belanda.
Salah satu organisasi kepanduan adalah Ned Indische Badvinders Vereeniging (NIPV). Organisasi ini merupakan kepanduan campuran pertama yang didirikan pada 1917. Organisasi kepanduan Indonesia yang pertama adalah Javaansche Padvinders Organisatie (JPO) didirikan di Solo (1916) oleh Mangkunegoro VII.
Setelah 1920, organisasi kepanduan berkembang sejalan dengan berkembangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Dalam organisasi politikpun terdapat organisasi kepanduan, seperti Sarekat Islam Afdeling Pandu, Hizbul Wathon, dan Nationale Islamitische Padvinderij.
Pada 1938, didirikan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduaan untuk menampung organisasi-organisasi kepanduan yang sudah ada. Organisasi tersebut pada Februari 1941 mengadakan perkemahan bersama.

13. Gerakan Wanita

Pergerakan nasional Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga sosial dan wanita. Salah seorang tokoh wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah RA.
Kartini. Dia kemudian dinggap sebagai pelopor gerakan emansipasi yang dalam tulisan-tulisannya menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anaka-naknya.
Buku Kartini yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku yang berisi kumpulan surat-surat Kartini tentang berbagai buah pikirannya. Buku ini ditulis oleh Abendanon pada 1899. Isinya antara lain tentang posisi wanita dalam keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita.
Karena senang membaca dan bergaul dengan berbagai kalangan, Kartini memiliki padangan yang positif tentang betapa pentingnya memajukan kaum wanita. Dengan belajar sungguh-sungguh, dia berpendapat bahwa memajukan kaumnya dan menolak konservatisme adalah sangat penting.
Demikian juga adat yang mengharuskan wanita hanya tinggal di dalam rumah harus dirombak. Kartini meminta agar rakyat Indonesia diberi pendidikan karena pendidikan merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan tersebut bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga kaum wanita. Pendidikan yang diperoleh itu selain untuk mengasah intelegensi, juga untuk membangun sopan santun dan kesusilaan. Kunci kemajuan wanita menurut Kartini adalah kombinasi antara kebudayaan Barat dan Timur.
Perkumpulan atau organisasi wanita yang muncul di masa pergerakan diantaranya adalah Putri Mardika (1912) yang bertujuan memajukan pengajaran terhadap anak-anak perempuan dengan memberikan penerangan dan bantuan dana. Demikian pula dengan sekolah Kaoetamaan Istri yang didirikan oleh Raden Dewi Sartika di Bandung pada 1904. Sekolah Kartini juga didirikan di Jakarta pada 1913, di Madiun, Malang dan Cirebon, Pekalongan, Indramayu, Surabaya, dan Rembang.
Selanjutnya, pada 1920 mulai muncul perkumpulan wanita yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Di Minahasa, berdiri De Gorontalosche Mohammedaansche Vrouwen Vereeniging. Di Yogyakarta lahir perkumpulan Wanita Utomo yang mulai memasukan perempuan ke dalam kegiatan dasar pekerjaan.
Corak kebangsaan sudah mulai mempengaruhi pergerakan wanita sejak 1920, hal ini ditandai dengan adanya Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 1928. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Ny. Sukamto (Wanito Utomo), Nyi Hajar Dewantara (Taman Siswa bagian wanita), dan Nona Suyatin (Pemuda Indonesia bagian keputrian). Tujuan kongres Perempuan Indonesia adalah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan di antara per kumpulan wanita ter sebut. Dalam rapat itu dibicarakan soal nasib wanita dalam perkawinan dan poligami.
Dalam kongres itu pada umumnya disepakati untuk memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan yang berhaluan kooperatif. Hasil kongres yang terpenting adalah dibentuknya federasi perkumpulan wanita, bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI).
Kongres Perempuan Indonesia II diadakan membicarakan tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dalam konggres tersebut, pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari Komite Perempuan Sedunia yang berkedudukan di Paris.
Kongres Perempuan III berlangsung 1938, menyetujui suatu rencana undang-undang perkawinan modern, membicarakan masalah politik, antara lain hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk Badan Perwakilan. Selain itu, kongres memutuskan pada 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar